Integritas

Setiap individu tidak boleh menempatkan dirinya di bawah kepentingan finansial atau kewajiban lainnya dari pihak luar, baik individu maupun organisasi yang dapat mempengaruhinya dalam menjalankan tugas-tugas dan misi IJW.

Akuntabilitas

Setiap individu harus bertanggungjawab atas keputusan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat dan harus tunduk pada pemeriksaan publik terhadap seluruh aktivitas di IJW.

Independen

Setiap individu tidak menjadi anggota ataupun pengurus salah satu partai politik.
Setiap individu bertindak objektif dalam menghadapi pejabat negara ataupun kelompok kepentingan tertentu.

Anti-Diskriminasi.

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi, hak dan kewajiban di lembaga, setiap individu tidak melakukan diskriminasi baik berdasarkan agama, ras atau golongan.

Staf IJW terdiri dari beragam latar belakang dengan dengan keahliannya masing-masing yang saling bersinergi.

IJW adalah lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memantau serta advokasi terjadinya malpractice of justice melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktek malpractice of justice.

Reformasi penegakan hukum yang adil, independen dan transparan.

IJW didirikan di Jakarta pada tanggal 26 September 2014 di tengah-tengah maraknya kriminalisasi dan/ atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum lembaga penegak hukum. Sehingga muncul ungkapan “Supremasi Penegak Hukum, bukan Supremasi Penegakan Hukum”.

Posisi IJW

Memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan jender.

Integritas

80%

Akuntabilitas

70%

Independen

90%

Obyektivitas dan kerahasiaan.

70%

Visi IJW

Menguatnya integritas moral penegak hukum akan mendorong reformasi penegakan hukum yang adil, independen dan transparan.
IJW berjuang membangun keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia dibidang hukum, dengan terus mengawasi dan mendorong reformasi lembaga penegak hukum.
Akbar,Hidayatullah Managing Partner
''Ekko is a fully packed practical tool of premium built and design. Thus is great for rising undefined businesses looking for a specific customers.''
Sara Grant Chief Executive

IJW melakukan observasi dan review terhadap due process of law (proses hukum) serta advokasi kebijakan publik yang merugikan masyarakat umum